Sampang, Patroli

Puluhan masa yang mengaku Gerakan Pemuda Peduli Sampang (GP2S) Selasa (29/7) pukul 09.00 WIB, ngeluruk Kantor DPRD Kabupaten Sampang. Akan tetapi kedatangan GP2S itu sempat dipertanyakan oleh Wakil Ketua DPRD Sampang, H Moh Sayuti Bsc, dan beberapa anggota Dewan lainnya. Karena kedatangan GPRS ke DPRD Sampang tidak disertai surat ijin dari Polres Sampang, sedangkan yang ada hanya surat ijin atas nama Habib Yusuf A SH.
“Setiap orang yang datang untuk menyampaikan aspirasinya ke DPRD harus kami hormati, selama kedatangan mereka ini tidak berbuat anarkhis, dan mereka juga berhak, karena mereka juga yang memilih kami. Terima kasih kepada GP2S atas kepeduliannya terhadap Sampang,” Ujar Wakil Ketua DPRD Sampang, H Moh Sayuti Bsc, dihadapan GP2S dalam ruang rapt DPRD Sampang kemaren.

Ditambahkannya, dengan aturan yang sekarang ini, Bupati mempunyai hak mengajukan calon Sekda, kan tetapi Bupati tidak mempunyai hak menentukannya, yang bisa menentukan Seklda itu adalah Provensi Jawa Timur, melalui uji kelayakan. Sedangkan DPR sendiri tidak bisa mengasih saran, dan DPR hanya mengawasi saja. Sedangkan syarat untu menjadi Sekda, yang bersankutan harus pindah ke Sampang dulu, dengan catatan harus seijin dari Pemkab Blitar. Dan Sekda itu jabatan karier yang harus dimulai dari bawah, siapapun yang diajukan oleh Bupati itu sudah menjadi hak beliau.

Sebelum ditemui oleh Wakil Ketua dan beberapa Anggota DPRD Sampang, puluhan mahasiswa GP2S yang dikoordinatori oleh Asmad Syahwali SH, dihalaman gedung DPRD Sampang, sempat berorasi dan membawa poster bertuliskan, Jangan infor pejabat, Jangan beli kucing dalam karung, KPK siap menunggu korufsi pejabat Sampang, Kita tolak keputusa Bupati Sampang kalau ingin mengimfor pejabat dari luar, Menolak dropingpejabat dari luar Daerah, Bila menyimpang dari aturan GP2S Antarkejalur hukum.

Selain itu juga, koordinator GP2S membagi-bagikan dan menyerahkan selebaran berisikan pernyataan sikap GP2S yaitu, Ciptakan keharmonisan dikalangan birokrasi Sampang dengan kebijakan yang profesional, sesuai dengan aturan perundang-undangan, Khusus untuk pengangkatan jabatan sekretaris daerah Kabupaten Sampang, Bupati perlu menghormati putra daerah (pro otonomi daerah-red) yang telah nampak loyalitasnya, kepangkatannya, profesionalisme serta lama pengabdiannya di Pemerintahan Kabupaten Sampang.

Tolak impor pejabat Sekretaris Daerah dari luar Kota Sampang (Blitar), apalagi ada aroma unsur kolusi dan nepotisme didalamnya. Pejabat Sampang masih layak dan sanggup untuk untuk menjadi Sekdakab. Silahkan pilih putra terbaik Sampan, yang Bupati anggap bisa diajak maju untuk membangun Sampang yang lebih baik.

Untuk mengisi setruktur organisasi (SO) dalam penempatan pejabat dikalangan birokrasi Sampang, perlu perlu pertimbangan Baperjakat, kepangkatan dan profesianalisme dibidangnya. Dan jangan main copot saja. Agar roda pemerintahan berjalan baik, gunakan aturan yang ada, agar tidak terjadi penyimpangan yang berakibat fata, termasuk pelaksanaan pembangunan fisik tahun 2008 sesuai Kepres No 80 tahun 2003.(Dor)


sumber klik disini