Penelusuran Hari Jadi Butuh Waktu 20 Tahun

Ide awal penelusuran dan pencarian Hari Jadi Kabupaten Sampang kali pertama disampaikan oleh sekelompok budayawan Sampang kepada lembaga legislatf pertengahan tahun 1973 silam. Bagaimana perjalanannya?


Tonggak penelusuran dan pencarian Hari Jadi Kabupaten Sampang tercetus dalam sidang paripurna Pengesahan Pemakaian Lambang Daerah pada bulan Oktober 1973. Saat itu, semua fraksi di DPRD Sampang sepakat bahwa penelusuran hari jadi dianggap penting dalam rangka memperkokoh jati diri dan melegitimasi status Kabupaten Sampang.


Lalu, 2 tahun kemudian, pada Agustus 1975, lembaga legislatif membentuk Tim Perencana Penelusuran dan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Sampang yang diketuai sekretaris daerah waktu itu. Tim tersebut di bawah koordinasi Ahmad Putrodihardjo dan beranggotakan Moh. Iksan Tohir, Drs Herman Effendi, Drs Moh. Yasid, Drs Ali Daud Bey, dan Drs Soetopo.


Meskipun tidak didukung tenaga pakar, mereka bertekad menerbitkan buku sejarah pemerintah di Sampang. Pengumpulan data-datanya dilakukan melalui wawancara langsung dengan pejabat pemerintah maupun tokoh ulama. Antara lain, RPH Moh. Noer (gubernur Jawa Timur saat itu), Soenarto (residen Madura), KH Zubair Abdullah, KH Nahrawi, dan Moh. Kurdi Adra’i.


Selain itu, mereka melakukan pengkajian terhadap sejumlah referensi. Antara lain, buku Sejumlah Pemerintahan di Madura, Madura Selayang Pandang, Pangeran Trunojoyo Panembahan Maduretno, dan Cerita Pangeran Bangsacara.


Setelah melalui penelusuran dan pencarian yang melelahkan selama 3 tahun, pada pertengahan tahun 1978, tim lima berhasil menerbitkan buku Sejarah Pemerintahan Kabupaten Sampang.


Untuk menindaklanjuti hasil kerja tim, pada tahun 1981 Pemkab Sampang mengundang beberapa pakar sejarah dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan penilaian terhadap keabsahan dan kebenaran teknis penulisan buku Sejarah Pemerintahan Kabupaten Sampang tersebut.


Hasilnya, para pakar sejarah yang diketuai kepala Bidang Museum Sejarah dan Kepurbakalaan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur itu menilai, kebenaran isi buku tersebut masih lemah dan tingkat keabsahannya diragukan. Padahal, untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Sampang, tingkat keabsahan dan kebenarannya harus valid.


Buku tersebut dinilai lemah, karena tidak ditulis oleh pakar sejarah. Isinya tidak didukung dengan bukti-bukti fisik di lapangan. Seperti prasasti atau batu bertulis, serta surya atau candra sankala di situs-situs kepurbakalaan.


Secercah harapan muncul kembali, ketika tahun 1982 Pemkab Sampang melalui dana APBN mengadakan kegiatan proyek penelitian kepurbakalaan. Penelitian yang dipimpin oleh pakar sejarah dari IKIP Malang, Drs Goenadi Brahmatyo, ini, pada tahun itu juga berhasil menerbitkan sebuah buku Sejarah Sampang.


Mereka juga berhasil melengkapi hasil penelitiannya dengan bukti-bukti fisik di lapangan. Sehingga, tingkat keabsahan dan kebenarannya memenuhi persyaratan ilmiah kepurbakalaan.


Untuk mempercepat penelusuran dan pencarian Hari Jadi Kabupaten Sampang, pada tahun 1993 bupati Sampang mengubah tim teknis menjadi kelompok kerja (pokja) melalui SK Bupati Sampang Nomor: 144 Tahun 1993. Tim pokja yang diketuai Sekdakab Udijanto SH ini, mempunyai tugas mencari Hari Jadi Kabupaten Sampang, mengadakan kegiatan seminar, dan membuat buku Sejarah Sampang.


Dalam melakukan tugasnya, mereka bekerjasama dengan pakar sejarah dari Suaka Sejarah Kepurbakalaan Trowulan Mojokerto, Jurusan Sastra Arkeologi dan Sejarah Universitas Gajah Mada Jogjakarta, dan Bidang Museum dan Kepurbakalaan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Jawa Timur.


Pada tanggal 20 Juni 1994, tim pokja mengadakan seminar di kampus Bulak Sumur Universitas Gajah Mada Jogjakarta. Hasilnya, mereka berhasil menemukan era atau dekade kurun waktu Sampang sebagai statu komunitas yang berstruktur. Dekade ini merupakan momentum historis yang bisa dijadikan kebanggaan (pride) oleh masyarakat Sampang untuk dipilih dan disepakati sebagai Hari Jadinya.


Untuk memutuskan finalisasi Hari Jadi Kabupaten Sampang yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, pada tanggal 21 Juli 1994 tim pokja mengadakan seminar sehari. Seminar tersebut melibatkan 6 akademisi pakar sejarah, 2 pakar sejarah dari Suaka Sejarah dan Kepurbakalaan Trowulan Mojokerto, dan 2 pakar sejarah dari Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Jawa Timur.


Hasilnya, para pakar sejarah sepakat dan memutuskan Hari Jadi Kabupaten Sampang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 23 Desember 1624 Masehi yang bertepatan dengan Grebek Maulid Kerajaan Mataram. Momentum tersebut merupakan hari pengangkatan dan pelantikan Raden Praseno yang bergelar Pangeran Cakraningrat I oleh Raja Mataram Sultan Agung, sebagai penguasa Madura Barat yang berkedudukan di Sampang.


Hasil seminar tersebut kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Bupati Sampang Nomor: 203A Tahun 1994 dan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sampang Nomor: 12 Tahun 1994. Sedangkan penetapan Hari Jadi Kabupaten Sampang ditetapkan melalui SK Bupati Sampang Nomor: 188.45/286/KEP/434.013/2004.


Situs Rato Ebuh Jadi Acuan


Munculnya kembali keinginan mengangkat warisan budaya nenek moyang, berangkat dari keinginan untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Sampang. Penentuannya pun memerlukan beberapa referensi berupa batu bertulis (prasasti). Termasuk, pitutur atau legenda masyarakat.


Menurutta Tim Perencana Penelusuran dan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Sampang, Drs H Ali Daud Bey, referensi-referensi tersebut merupakan bukti sejarah yang paling akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dalam menentukan Hari Jadi Kabupaten Sampang.


Sangkala Memet yang terdapat di situs Sumur Dhaksan di Jalan Syuhadak Kelurahan Dalpenang menjadi prasasti yang pertama. Di situs itulah, ditemukan Candra Sangkala atau angka tahun Saka (C,) yang berbunyi: "Kudo Kalih Ngrangsang Ing Butho".


Seorang ahli sansekerta menafsirkan, situs Sumur Dhaksan dibuat sekitar tahun 757 C, yang bertepatan dengan tahun 835 Masehi. Berarti, situs tersebut dibuat jauh sebelum berdirinya Dinasti Syailendra.


"Saat itu, di Sampang sudah ada komunitas masyarakat yang berstruktur dan memiliki padepokan agama Hindu-Budha," terangnya.


Berdasarkan penjelasan Direktorat Sejarah dan Kepurbakalaan Depdikbud RI, pada jaman itu padepokan tersebut merupakan tempat untuk menggodok kerohanian masyarakat.


Prasasti kedua adalah Sangkala Memet pada situs Buju’ Nandi di Desa Kemoning, Kecamatan Kota Sampang. Pada prasasti tersebut, tertulis Negara Gata Bhuana Agong atau 1301 C, yang bertepatan dengan tahun 1379 Masehi. Sangkala Memet tersebut diperkirakan bekas peninggalan padepokan Hindu-Budha.


Sedangkan prasasti yang ketiga adalah prasasti Bangsacara yang terletak di Kampung Madeggan, Kelurahan Polagan, Kota Sampang. Situs tersebut ditemukan di dasar umpak atau candi belum jadi yang tertulis angka 1305 C, atau bertepatan dengan tahun 1383 Masehi.


"Konon, di daerah ini juga sudah berdiri padepokan Hindu-Budha yang kebenaran berdirinya didukung oleh pitutur atau legenda masyarakat setempat," terangnya.


Prasasti yang keempat adalah situs Pangeran Santo Merto yang merupakan paman Raden Praseno atau Pangeran Cakraningrat I yang menjadi penguasa Madura Barat. Pada situs ini, terdapat tulisan Candra Sangkala bertuliskan huruf Hijaiyah tahun 1496 C, atau tahun 1574 Masehi.


Sedangkan situs terakhir adalah Makam Rato Ebuh yang juga terletak di Kampung Madeggan. Di situs tersebut, tertulis angka tahun Saka dan tulisan berbunyi "Naga Kapaneh Titis Ing Midi" yang dibuat pada tahun 1545 C, atau tahun 1624 Masehi yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sampang.


Berangkat dari temuan prasasti dan situs itulah, akhirnya Pemkab Sampang menggelar Seminar Penentuan Hari Jadi Kabupaten Sampang. Yang di undang sebagai pembicara antara lain, peneliti sejarah dari Fakultas Sastra Jurusan Arkeologi Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta.


Kesimpulan seminar, situs Sumur Daksan, Buju’ Nandi, Bangsacara, dan Pangeran Santo Merto dinyatakan tidak bisa dijadikan sebagai referensi. Alasannya, tidak ada bukti atau referensi kepustakaan otentik yang mendukung.


Khusus prasasti Pangeran Santo Merto, sebenarnya disertai bukti tulisan ahli sejarah asal Belanda, HJ De Graff. Tapi, tulisan tersebut dinyatakan tidak representatif dijadikan dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Sampang.


"Setelah melalui adu argumentasi dan pengkajian ilmiah secara mendalam, akhirnya situs Makam Rato Ebuh yang ditetapkan sebagai acuan untuk menentukan Hari Jadi Kabupaten Sampang," jelas Ali Daud Bey.


Grebeg Maulid Simbol Hari Jadi
Dibandingkan referensi yang lain, situs Makam Rato Ebuh dilengkapi dan didukung dengan daftar kepustakaan hasil karya ahli sejarah Belanda HJ De Graff. Sehingga, sangat representatif dijadikan dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Sampang.


DALAM bukunya De Op Komst Van R Trunojoyo (1940), HJ De Graaf menyebutkan bahwa pada tanggal 12 Rabi’ul Awal 1039 Hijriyah yang bertepatan dengan 23 Desember 1624 Masehi, Raja Mataram saat itu Sultan Agung mengangkat dan menetapkan Raden Praseno yang bergelar Pangeran Cakraningrat I menjadi penguasa Madura Barat yang kerajaannya dipusatkan di Sampang.


De Graff menerangkan, dalam surat titahnya, Sultan Agung juga menegaskan bahwa Pangeran Cakraningrat I berhak menerima payung kebesaran kerajaan dan upeti sebesar 20 ribu Gulden.


Secara de jure maupun de facto, surat tersebut merupakan bukti otentik yang menjadi pride (kebanggaan) masyarakat Madura Barat yang cakupan kekuasaannya meliputi Sampang, Arosbaya, dan Bangkalan atas terpilihnya Raden Praseno sebagai Raja Madura Barat.


Saat itu, masyarakat Mataram ikut merayakan pengangkatan dan penetapan Pangeran Cakraningrat I dengan melakukan kegiatan Gebreg Maulid.


Sebenarnya, Pangeran Cakraningrat I adalah salah seorang tawanan Sultan Mataram saat berlangsungnya perang antara masyarakat Madura dengan Mataram. Tapi, Sultan Agung kemudian mengangkat Raden Praseno yang saat itu masih berumur 6 tahun sebagai anak asuhnya.


Setelah puluhan tahun dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Mataram, akhirnya Raden Praseno menjadi anak emas Sultan Agung dan dipercaya menjadi Raja Madura Barat.


Meskipun menjadi penguasa Madura Barat, Pangeran Cakraningrat I konon jarang berada di Sampang. Sebab, saat itu tenaganya sangat dibutuhkan Sultan Agung untuk mengawal Kerajaan Mataram. Praktis, jalannya roda pemerintahan di Kerajaan Madura Barat seringkali diwakilkan kepada pamannya, Pangeran Santo Merto.


Beberapa tahun kemudian, Pangeran Cakraningrat I dan putranya Pangeran Mloyo Kusumo atau Raden Maluyo akhirnya mangkat di medan perang saat berusaha menghentikan pemberontakan Pangeran Pekik yang merongrong kepemimpinan Sultan Agung.


Jasad Pangeran Cakraningrat I kemudian dikebumikan di makam raja-raja Mataram di Imogiri, Jawa Tengah. Perang saudara tersebut akhirnya melengserkan tahta kekuasaan Sultan Agung. Setelah itu, mahkota Kerajaan Mataram diserahkan kepada Sultan Amangkurat.


Peralihan kekuasaan dari Sultan Agung kepada Sultan Amangkurat ini, berimbas pada jalannya roda pemerintahan di Kerajaan Madura Barat. Mahkota kerajaan yang seharusnya diserahkan kepada Raden Nila Prawita atau Pangeran Trunojoyo, justru diserahkan kepada Pangeran Cakraningrat II.


Karena tidak terima dengan keputusan Raja Mataram Sultan Amangkurat, Pangeran Trunojoyo akhirnya melakukan pemberontakan. Konon, kepemimpinan Pangeran Cakraningrat II ini dilakukan secara sewenang-wenang, korup, dan bejat.


Merasa tidak aman dengan ancaman dan pemberontakan Pangeran Trunojoyo, akhirnya pusat Kerajaan Madura Barat dipindah dari Madeggan ke daerah Kwanyar, Bangkalan. Beberapa saat kemudian, tahta kerajaan dipindah lagi ke daerah Arosbaya, Bangkalan.


Kegigihan perjuangan Pangeran Trunojoyo akhirnya membuahkan hasil. Tidak hanya Kerajaan Madura Barat saja yang berhasil digulingkan. Tapi, tahta Kerajaan Mataram pun akhirnya berhasil direbut.


Meskipun berhasil melengserkan kekuasaan Sultan Amangkurat sebagai Raja Mataram, tapi Pangeran Trunojoyo menolak menjadi penguasa dan menduduki singgasana Kerajaan Mataram. Yang dia inginkan, hanyalah menjadi penguasa Kerajaan Madura Barat. Akhirnya, Pangeran Trunojoyo resmi dinobatkan menjadi Raja Madura Barat dengan gelar Panembahan Maduretno.


Walaupun menolak menduduki tahta Kerajaan Mataram, Panembahan Maduretno tetap membawa mahkota Kerajaan Mataram. Dia menolak menyerahkan simbol kekuasaan Kerajaan Mataram, selama Sultan Amangkurat tidak bersedia memutuskan kerjasama dengan Belanda. Setelah tuntutan itu dipenuhi, akhirnya mahkota Kerajaan Mataram pun dikembalikan.


Selama menjadi penguasa Kerajaan Madura Barat, Pangeran Trunojoyo meninggalkan monumen bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Sampang. Diantaranya adalah Monumen Trunojoyo yang dijadikan sebagai pusat latihan kelaskaran prajurit Kerajaan Madura Barat.


Sampai saat ini, Monumen Pebabaran sebagai tempat kelahiran Pangeran Trunojoyo yang terlokasi di Jalan Pahlawan Gg VIII Kota Sampang masih terawat dengan baik. Menurut legenda masyarakat setempat, di lokasi inilah ari-ari pahlawan rakyat Madura tersebut ditanam oleh kedua orangtuanya. (TAUFIQ RIZQON)

sumber klik disini
Picture 0 komentar | Link ke posting ini |
Tanggapan Anda: 

GPAK Demo Pemkab

Persoalkan Sewa PPI ke PT Santos

SAMPANG-Ratusan orang yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Anti-Korupsi (GPAK) kemarin menggelar demo di kantor Pemkab dan DPRD Sampang. Mereka mendesak pemkab mengembalikan fungsi Pelabuhan Pelelangan Iklan (PPI) Camplong untuk rakyat.

Alasannya, pada 2009 PPI disewakan ke PT Santos melalui PT Sampang Sarana Shorebeach (SSS). PT Santos lalu membangun helipad dan gudang logistik. Padahal, PPI proyek multiyears sejak 2007 yang dananya dari Departemen Kelautan dan Perikanan yang hingga kini belum selesai.

Massa GPAK memulai aksinya pukul 08.30 di depan kantor DPRD. Mereka orasi menggunakan pengeras suara di atas mobil terbuka.

Saat orasi, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Yuszak Ali Syahbana mendesak pemkab membubarkan PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) dan PT SSS. Dua BUMD ini dinilai ikut andil dalam penyewaan PPI ke PT Santos.

"Tujuan dibangunnya PPI adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, khususnya masyarakat nelayan," teriak Yuszak.

Setelah orasi, pentolan massa bernegosiasi dengan aparat kepolisian untuk berdialog dengan wakil mereka di dewan. Disepakati hanya 10 perwakilan pendemo yang diizinkan bertemu anggota dewan.

Mereka ditemui Wakil Ketua DPRD Muh. Sayuti dan Ketua Komisi B Puji Raharjo. Tampak juga beberapa anggota dewan yang lain.

Saat dialog, Sayuti mengakui sampai saat ini dewan belum diberitahu oleh pemkab terkait status PPI. "Yang berwenang menjawab adalah pemkab," ujarnya.

Hal senada disampaikan Puji Raharjo. Menurut dia, sampai saat ini tidak pernah ada pemberitahuan dari pemkab apakah PPI tersebut sudah diserahkan atau tidak kepada daerah. "Kalau memang sudah ada sewa-menyewa, tapi DPRD tidak pernah diberitahu," ungkapnya.

Setelah dialog sekitar satu jam, massa meninggalkan kantor dewan secara tertib. Massa kemudian menuju kantor pemkab untuk menemui Bupati Noer Tjahja. Selama perjalanan menuju kantor pemkab, mereka tak henti-hentinya orasi sambil membentangkan puluhan poster dan spanduk berisi kecaman dan protes.

Sepanjang jalan, para orator mempertanyakan aspek legalitas, hak, dan kewenangan BUMD dalam memutuskan sewa-menyewa lahan PPI untuk helipad dan gudang logistik PT Santos. GPAK juga mempersoalkan tidak adanya laporan untung-rugi dari pemkab kepada DPRD tentang kinerja BUMD. Termasuk, alih fungsi PPI yang disewakan kepada PT Santos.

"Ini indikasi adanya perselingkuhan yang dilakukan pemkab dalam sewa-menyewa proyek PPI. Padahal, proyek ini belum selesai. Karena itu, kami minta hukum harus ditegakkan," tandas Yuszak.

Setibanya di kantor pemkab, hanya 10 perwakilan pendemo yang diperbolehkan masuk. Mereka ditemui Asisten I Agus Suyono Ishaq, Asisten II Rusdi, Asisten III Sugito SH, dan beberapa pejabat pemkab lainnya. Karena Bupati Noer Tjahja yang ingin ditemui tidak ada di tempat, massa memilih membubarkan diri. "Karena tidak ditemui bupati, kita pulang saja," ajak Yuszak.

Massa langsung membubarkan diri tanpa pamit kepada pejabat yang duduk di depannya. Para asisten tampak kecewa melihat ulah para perwakilan pendemo.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, External Realisation Managing PT Santos Arie Novel melalui Community Realisation Coordinator Hamim Tohari mengatakan, PPI di luar kewenangan PT Santos. Namun demikian, menurut dia, sewa-menyewa PPI legal.

"Sudah melalui mekanisme dan perundang-undangan yang ada," katanya. (c17/fiq)

sumber klik disini
Picture 0 komentar | Link ke posting ini |
Tanggapan Anda: 

DPC PKB Ungkap Dana Banpol Rp 332 Juta

SAMPANG-Penyaluran dana bantuan parpol (banpol) untuk DPC PKB Sampang diduga bermasalah. Sebab ditengara sangat tidak prosedural dan menyalahi aturan. Dana yang dikucurkan Pemkab Sampang dimaksud senilai Rp 332.500.000.

Kasus ini diungkap langsung Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Sampang, KH A. Mubassyir Mahfud. Mengetahui ada sesuatu yang dinilai keliru, Mubassyir akhirnya mengirim surat pada bupati Sampang. Tembusannya ditujukan pada Polres Sampang, Bakesbang Sampang, Kejari Sampang, Bakesbang Provinsi Jatim, DPW PKB Jatim, DPP PKB Jakarta, BPKP Surabaya dan BPK Jakarta.

Surat dimaksud bernomor 154/DPC-03/A.2/V/2009. Isinya menerangkan bahwa terdapat pengalihan penyaluran dana bantuan keuangan parpol. Yakni dari nomor rekening atas nama DPC PKB yang ditandatangani Ketua DPC KH A. Mubassir Mahfud ke nomor rekening yang ditandatangani atas nama H Abd. Salam sebagai Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Sampang.

Yang mengejutkan, saat dikonfirmasi koran ini terkait kasus dimaksud, H Abd. Salam sebagai Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Sampang terkesan menanggapinya dengan dingin. Dia tak mau berkomentar banyak.

"Silakan dia (Mubassyir, Red.) ngomong apa aja. Sekarang zamannya maling teriak maling," tegasnya sambil mewanti-wanti agar komentarnya itu tak dikurangi atau ditambahi.

Sementara kemarin (29/5), Polres Sampang memeriksa Ketua DPC KH A. Mubassyir Mahfud untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan yang dimulai sekitar pukul 09.00 itu dilakukan di ruang Kanit II Aiptu Heriyanto.

"Berdasarkan surat tembusan ke Polres, kita panggil KH Mubassyir untuk dimintai keterangan seputar isi suratnya itu. Ini untuk menindaklanjuti polemik yang ada dalam badan partai," terang Kapolres Sampang AKBP Yudi Sumartono melalui Kasatreskrim AKP Hery Mulyanto.

Sementara itu, Ketua DPC PKB KH A. Mubassyir Mahfud yang ditemui usai pemeriksaan mengaku sangat menyayangkan masalah yang menimpa internal partainya. Sebab, kucuran dana banpol tersebut sangat tidak prosedural dan menyalahi aturan.

"Berdasarkan aturan dalam AD/ART partai, itu sudah menyalahi aturan. Seharusnya semua bantuan melalui satu rekening. Yaitu rekening yang ditandatangani ketua dan bendahara partai," ujar KH Mubassyir yang ditemui koran ini kemarin di kediamannya, Perumahan Barisan Indah.

Menurut Mubassyir, bantuan yang diduga menyalahi prosedur tersebut terungkap setelah DPC PKB melalui ketua bendahara dan ketua DPC PKB diminta membuat surat pertanggungjawaban (Spj) atas dana banpol tersebut. Karena dinilai menyimpang aturan, Mubassyir tidak bersedia membuat Spj dan memilih mengirim surat ke bupati Sampang dengan nomor surat 154/DPC-03/A.2/V/2009 terkait mekanisme penyaluran dana banpol.

"Ini bukan semata-mata konflik internal partai. Sampai kapanpun kami tidak akan membuat Spj tersebut. Karena dana bantuannya tidak diterima oleh DPC PKB. Dan ini sudah kami jelaskan seterang-terangnya dalam surat tersebut," terang Mubassyir.

Pada koran ini, Mubassyir mengakui sengaja mengungkap kasus tersebut. Tujuannya untuk membangunkan pengurus dan anggota partai yang terbius dengan kepentingan masing-masing. "Semua harus mengerti mana tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai AD/ART partai. Jangan semena-mena," ujarnya.

Oleh penyidik Polres Sampang, diakuinya, dia dimintai keterangan seputar isi surat yang ditujukan pada bupati Sampang tembusan Polres Sampang. Selain itu, beberapa pertanyaan seputar tugas dan tanggung jawab dewan tanfidz dan dewan syuro. "Sekitar 20 pertanyaan yang diberikan penyelidik. Selain itu, sekretaris partai juga dimintai keterangan," tegasnya.

Dengan mencuatnya kasus banpol 2008 tersebut, ia berharap agar penegakan hukum terus berjalan. Sebab, Spj yang diminta Pemkab Sampang atas banpol tersebut tidak akan pernah ada sebelum aliran dana tersebut jelas. "Kalau saya membuat Spj, berarti Spj itu fiktif. Sebab dana itu sama sekali tidak prosedural," terang Mubassyir. (ri/ed)

sumber klik disini
Picture 0 komentar | Link ke posting ini |
Tanggapan Anda: 

Ratusan Nelayan Tolak Alih Fungsi PPI

Sampang, Bappeprop Jatim News

Ratusan nelayan yang mengatasnamakan nelayan se-Kabupaten Sampang melakukan aksi di kantor DPRD Sampang. Mereka menolak alih fungsi Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) yang seharusnya untuk nelayan malah disewakan Pemkab Sampang pada PT Santos dengan harga Rp60 miliar.

Ratusan massa tersebut terdiri dari nelayan Mandangi, nelayan Camplong, dan nelayan Pangarengan, se-kabupaten sampang. Aksi nelayan ini, dimulai dengan aksi longmarch dari jalan KH Hasyim Asyari Sampang menuju kantor DPRD Sampang.

Di sepanjang jalan, mereka membentangkan poster, spanduk dan memberikan selebaran pada warga yang sedang melintas di jalan raya. Adapun isi tuntutan diantaranya, proyek (PPI) Rp60 miliar untuk rakyat kembalikan kepada rakyat, Pemkab jadi budak asing, alih fungsi (PPI) membuat negara dirugikan, PT Santos penjajah membuat nelayan resah, dan sebagainya.

Setelah berorasi selama dua jam di depan kantor DPRD, mereka masuk ke gedung dewan untuk berdialog langsung dengan anggota dewan, terkait dengan status PPI yang sudah dialih fungsinkan dari milik nelayan disewakan pada PT santos.

Selama berdialog dengan anggota dewan, massa ditemui langsung ketua DPRD KH ABD Muin dan sejumlah jajaran anggota dewan yang lain untuk berdialog. Namun sayang selama proses dialog, M. Sayuti selaku wakil ketua DPRD menegaskan bahwa anggota dewan dalam hal ini, tidak diberitahukan secara resmi terkait dengan status (PPI), sehingga hal ini sepenuhnya menjadi wewenang penuh badan eksekutif. Tidak puas dengan penjelasan anggota legislatif, massa pun langsung melanjutkan aksinya ke kantor pemkab sampang untuk menemui Bupati Noer Tjahja. Karena kecewa dengan jawaban yang diberikan DPRD terkait dengan status PPI yang telah di sewakan pemkab pada pihak tertentu.

Sayangnya, Bupati Sampang Noer Tjahja, berikut pejabat lainnya tidak berada di tempat dengan alasan ada rapat di luar kota. Massa berjanji akan kembali melakukan aksi yang lebih besar lagi, hingga Bupati sampang Noer Tjahja memberikan penjelasan secara rasional pada masyarakat nelayan.

Sumber klik disini
Picture 0 komentar | Link ke posting ini |
Tanggapan Anda: 

PT Santos Garap Minyak Lepas Pantai Sreseh

SAMPANG - Setelah PT Mobil Oil berhasil mengeksplorasi gas alam di Pulau Mandangin, kini pemerintah kabupaten Sampang berharap tambang minyak lepas pantai di Kecamatan Sreseh dapat membuahkan hasil. Kepastian ini terungkap, kemarin di pendopo kabupaten, dalam acara pertemuan antara pihak Pertamina, PT Santos, Bupati Sampang, dan instansi terkait.

Menurut Public Relation PT Santos Australia, Emilia Hutabarat, berdasar penelitian seismograf yang dimulai sejak tahun 1998 lalu, ada indikasi kuat di sumur Anggur I yang berukuran 40 m2 -terletak sekitar 10 km dari Desa Labuhan Kecamatan Sreseh- terdapat sumber minyak bumi dan gas alam.
Rencananya, kata dia, pada awal Oktober 2000 nanti akan dilakukan pengeboran. "Kami yakin di lokasi tersebut terdapat sumber minyak bumi. Untuk lebih memastikan lagi, kami akan melakukan eksplorasi. Untuk itu, kami belum bisa menentukan seberapa besar kapasitasnya," tambahnya.

Dia menambahkan, selain di lepas pantai Kecamatan Sreseh, menurut rencana PT Santos juga akan melakukan eksplorasi di lokasi Oyung I di Desa Tanjung Kecamatan Camplong. "Yah, kita lihat dulu hasil pengeboran di Kecamatan Sreseh. Bila di Sreseh berhasil, baru tahap berikutnya di Kecamatan Camplong," tandasnya.
Disisi lain, dia berharap agar masyarakat di sekitar lokasi pengeboran dapat membantu kelancaran eksplorasi. Dikatakan, keberhasilan eksplorasi tidak hanya didukung oleh aspek teknis semata. Tetapi, perlu adanya kerjasama dengan masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Bupati Sampang, Drs H Fadhilah Budiono, dalam sambutannya mengatakan, PT Santos hendaknya dapat memanfaatkan peluang investasi di sumur pengeboran tersebut. Pasalnya, selama ini investasi di sektor ini masih minim. Bila PT Santos berhasil dalam mengeksplorasi minyak lepas pantai, diharapkan investor lainnya semakin tertarik untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Sampang.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan tukar menukar cindera mata antara pemkab Sampang dan PT Santos. Penyerahan cindera mata diwakili oleh Bupati Sampang Drs H Fadhilah Budiono. Sedangkan, dari PT Santos Australia cindera mata diserahkan oleh Mr John. (sor)

Sumber klik disini
Picture 1 komentar | Link ke posting ini |
Tanggapan Anda: 

DEMO NELAYAN DAN GM PT SANTOS

Sampang-Status pangkalan pendaratan ikan yang di sewakan kepada pt. Santos mendapatkan perhatian bagi seluruh masyaraka sampang, terutama para nelayan. alih fungsi yang dilakukan oleh pemeritah daerah sampang,di serahakan kepada pihak kedua,yang pengelolanya, pt sampang sarana shorebase (sss) dan bumd.



Status pangkalan pendaratan ikan yang di sewakan kepada pt. Santos mendapatkan perhatian bagi seluruh masyaraka sampang, terutama para nelayan. alih fungsi yang dilakukan oleh pemeritah daerah sampang,di serahakan kepada pihak kedua,yang pengelolanya, pt sampang sarana shorebase (sss) dan bumd. namun, pt sampang sarana shorebase (sss) memiliki peran penting atas disewakannya p-p-i ke pt. Santos.

pt. Santos sendiri tidak ada bertanggung jawab terhadap pemkab sampang. sebab m-o-u yang di tanda tangani berhubungan dengan pt sampang sarana shorebase (sss).

Selaku gm. Pt santos, ari novel menyatakan bahwa pt. Santos memang benar menyewa p-p-i selama 2 tahun



Beberapa waktu, ratusan warga sampang mendatangi lokasi p-p-i. mereka ingin bertemu dengan pihak p-t santos. namun, keinginan mereka kandas. sebab, yang ada di kantor pt santos hanya securty. sedangkan lokasi p-p-i dijaga ketat satpol pp dan polres sampang.

Sumber klik disini
Picture 0 komentar | Link ke posting ini |
Tanggapan Anda: 

KPU Sampang dan Jawa Timur

akarta, MKOnline - Di hadapan Panel Hakim II Mahkamah Konstitusi (MK), kuasa Pemohon kembali menegaskan sengketa yang terjadi di dapil XI Jawa Timur sebagaimana dalil permohonan adalah sengketa antar sesama caleg dari PKNU H. Imam Buchori, caleg PKNU nomor urut 1, dengan Rasyaf Manaf caleg PKNU dengan nomor urut 6.

Menanggapi pernyataan kuasa Pemohon, Ketua Panel Hakim memberi penjelasan kepada Pemohon/kuasanya bahwa permohonan sengketa hasil pemilu yang diajukan di MK adalah perselisihan antara peserta pemilu yaitu parpol atau perseorangan (calon anggota DPD) dengan KPU atau KIP sebagai penyelenggara pemilu. "Sebetulnya, yang bersengketa itu partai dengan penyelenggara pemilu. Kalo caleg internalnya sendiri berkelahi, itu urusan partai," terang Mukthie yang memimpin persidangan beranggotakan Muhammad Alim dan Maria Farida Indrati.

Demikian proses sidang ke-3 dengan agenda pemeriksaan dan pembuktian perkara PHPU yang diajukan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) perkara No.58/PHPU.C-VII/2009 di lt. 4 gedung MK pada Rabu (3/6/09). Sidang ini dihadiri Pemohon, Termohon, Turut Termohon, Pihak Terkait, dan saksi-saksi.

Pemohon diwakili 6 orang kuasanya, Termohon diwakili 3 kuasanya dan Turut Termohon yang hadir adalah KPU Kab. Bojonegoro, KPU Kab. Kediri, KPU Kab. Lumajang, KPU Kab. Sampang, KPU Kab. Bangkalan, KPU Kab. Seram Bagian Timur, KPU Kab. Mamasa, KPU Prov. Maluku. Sedangkan Pihak Terkait yang hadir dari PDIP Kab. Kediri, Jawa Timur.

Abdul Hasib, saksi Pemohon yang memberi keterangan sebagai anggota KPPS di TPS III Desa Bapelle Kec. Robatal Kab. Sampang. Menurutnya di TPS III, Imam Buchori memperoleh 100 suara. Sedang Rasyad Manaf sama sekali tidak mendapatkan suara. Mukthie Fadjar menanyakan hubungan saksi dengan kedua orang itu. "Saudara kan petugas penyelenggara pemilu, Saudara kok hafal betul dengan Imam Buchori dan Rassyaf Manaf. Ada hubungan apa Saudara dengan kedua beliau itu?" tanya Mukthie. "Karena memang itu yang betul-betul saya saksikan," jawab Abdul Hasib. Mukhtie juga mengorek keterangan saksi, "Kalo caleg yang lain, Saudara hafal perolehan suaranya?" tanyanya. "Tidak begitu hafal, Pak," jawabnya singkat.

Menurut keterangan KPU Sampang, Abdul Hasib bukan anggota KPPS di TPS III karena namanya tidak tercantum dalam SK. Kemudian majelis hakim meminta Ketua KPPS, Ali Wafi menyebutkan anggota-anggota KPPS yang berjumlah tujuh orang. "Sudah lupa," jawab Ali Wafi singkat. "Saudara Hasib, berarti anda berbohong, ya," tanya Mukthie. Hasib bersikukuh sebagai anggota KPPS. "Nggak (berbohong) Pak, anggota," jawabnya. Saksi Hasib terdiam ketika Mukthie memintanya menunjukkan SK sebagai anggota KPPS. Hingga akhirnya majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi Abdul Hasib.

Pada persidangan ini, MK juga memanggil Panwaslu Kab. Bangkalan sebagai saksi. Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) PMK Nomor 16 Tahun 2009, Mahkamah karena kewenangannya dapat memanggil saksi lain untuk hadir dalam persidangan dan didengar keterangannya.

Melalui sidang jarak jauh (video conference) di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Fajar Haryanto, Ketua Panwaslu Kab. Bangkalan, mengaku PKNU pernah melayangkan surat berisi laporan pelanggaran pemilu ke Pawaslu. Pelanggaran itu ialah: warga yang telah menyerahkan undangan untuk mencontreng tidak menggunakan hak pilihnya karena petugas KPPS mengatakan surat suara tidak ada; Formulir C-1, C-3 beserta lampirannya untuk DPR RI, DPR Provinsi sudah terisi dan ditandatangai; Di Tanah Kureh Barat Kecamatan Sepulu, surat suara sudah dicontreng; Dalam rekapitulasi penghitungan suara di Tanah Kureh, jumlah warga yang menggunakan hak pilih tidak sama dengan jumlah hasil akhir penghitungan; dan Di Kecamatan Tanjungbumi saksi PKNU tidak mendapatkan formulir C-1 dan C3.

Sudi Maryono, koordinator saksi PKNU wilayah 3 Kab. Mamasa sebagai saksi Pemohon menyatakan bertugas melakukan pengawalan dan menerima laporan di lapangan. Menurutnya rekapitulasi penghitungan suara di Kec. Mambi telah selesai pada 13 April 2009. Dalam hasil rekapitulasi suara di atas kertas manila yang terpampang di dinding kantor PPK Mambi, saksi melihat perolehan suara PKNU 564. Sebagaimana dalil permohonan, Pemohon dirugikan kehilangan 115 suara di Kec. Mambi Kab. Mamasa.

KPU Kab. Mamasa sebagai Turut Termohon, menyanggah keterangan Saksi Pemohon. Menurutnya formulir resmi yang ditetapkan KPU, kertas manila tidak dikenal sebagai bahan pengumuman. Formulir resmi yang dikeluarkan KPU adalah DA-2 dan lampiran DA-1 yang ditempelkan sebagai bahan pengumuman. Sedangkan mengenai jumlah perolehan PKNU 564 suara yang dilihat saksi di atas kertas manila adalah angka yang tidak benar karena dalam DA-1 yang diserahkan ke KPU Kab. Mamasa, jumlah perolehan PKNU untuk Kec. Mambi 449 suara. KPU Mamasa lebih lanjut tidak mengajukan pertanyaan. "Saya kira tidak ada (pertanyaan), yang mulia, karena yang bersangkutan bukan saksi mandat pada setiap penghitungan dan rekapitulasi suara," jelasnya. Untuk menguatkan bukti C-1, Turut Termohon menyerahkan tambahan alat bukti C-2 untuk TPS II Salualo dan TPS III Saluaka.

Selain dari Unair Surabaya, sidang vicon juga dilakukan dari Universitas Pattimura (Unpati) Ambon, Maluku. Pada sidang terakhir sebelum pembacaan putusan ini, majelis hakim mengesahkan alat-alat bukti dari Pemohon dan Turut Termohon. (Nur R/MH)

sumber klik disini
Picture 0 komentar | Link ke posting ini |
Tanggapan Anda: 

Logistik Mulai Didistribusikan

SAMPANG-Akhirnya KPUD Sampang mendistribusikan SS (surat suara) ke beberapa kecamatan, kemarin (25/3). Itu, setelah beberapa kali gagal dikirim lantaran terkendala kekurangan SS dan beberapa formulir penting lainnya. Namun, hingga kemarin kekurangan dimaksud belum juga dipenuhi oleh KPU Pusat maupun KPU Jatim.

"Kalau terus-terusan menunggu kekurangan SS, tentu akan menghambat tahapan-tahapan yang seharusnya kita lakukan. Jadi hari ini, (kemarin, Red.) kita putuskan mulai mengirim SS ke tiap kecamatan," ujar anggota KPUD Sampang Moh. Hasan Djailani.

Jika lancar, pengiriman logistik tersebut akan tuntas dalam 3 hari. Sebab dalam sehari KPUD Sampang mengirim logistik ke 5 kecamatan. "Itu jika tidak terkendala cuaca," ujar Mamak -sapaan Moh. Hasan Djailani.

Sebagaimana diberitakan, makin dekatnya pileg memusingkan petugas KPUD pokja logistik. Selain kekurangan SS, juga pengiriman formulir DA-B oleh pihak percetakan diduga salah kirim. Dari 19 halaman formulir yang harus dirangkai oleh KPUD pada halaman ke 12, tertulis Calon Legislatif Dapil IX. Padahal seharusnya Madura tercatat sebagai dapil XI.

"Kita sudah kirimkan berita acara pada KPU Pusat dan KPU Jatim, dan pekerjaan kami menyusun halaman formulir hasil suara untuk tingkat PPK ini terpaksa kita mundurkan," terang Mamak.

Hal itu dibenarkan oleh Musaddaf, anggota sekretariat KPUD Sampang. Menurutnya, kesalahan tersebut diketahui karena pihaknya mengetahui beberapa nama caleg yang maju dalam pileg. "Kebetulan pada halaman ke 12 tersebut adalah caleg-caleg yang maju dari partai nomor 23 yakni Golkar dan 24 PPP (Partai Persatuan Pembangunan)," ujar Musaddaf.

Meski proses penyusunan halaman tersebut terpaksa dimundurkan, namun menurut Musaddaf hal itu tidak akan mempengaruhi terhadap tahapan pengiriman logistik. "Itu kan formulir penghitungan di tingkat PPK. Yang kita utamakan formulir penghitungan tingkat KPPS," ujar Musaddaf. (ri/ed)

sumber klik disini

Jenazah TKI Sampang Tiba Selasa Malam

Sampang - Jenazah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sampang, Madura, Jawa Timur yang menjadi korban reruntuhan bekas supermarket di sebuah gedung bekas Supermarket Jaya di Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, Kamis (28/5), Selasa malam sekitar pukul 22.10 WIB diperkirakan tiba di Sampang.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Pemkab Sampang, Muhadi, Selasa, kepada ANTARA menyatakan, ada dua jenazah asal Sampang yang telah diberangkatkan dari Malaysia ke Indonesia.

Kedua jenazah korban reruntuhan bekas gedung supermarket tersebut, masing-masing A Suki Bin Naro (Asuki) asal warga Dusun Cangak, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah, dan Abdul Hadi (Hadi), warga Dusun Talon Lebar, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Sampang.

"Sesuai informasi yang kami terima dari Disnaker Jawa Timur, kedua jenazah ini diperkirakan akan tiba di Surabaya sekitar pukul 18.10 WIB. Diperkirakan akan sampai di rumah duka sekitar pukul 22.10 WIB, sebab perjalanan dari Surabaya ke Sampang bagian utara sekitar 4 jam," kata Muhadi, Selasa.

Seperti dilaporkan wartawan ANTARA dari Malaysia, jenazah yang diterbangkan Selasa ini adalah Hadi, Muhamad Maskur dan Asuki, sedangkan jenazah Anwarudin akan dikirim Rabu (3/6). Sementara itu, TKI yang selamat, yakni Suryono, yang juga termasuk korban reruntuhan bekas gedung supermarket Kamis (28/5) itu akan dipulangkan Selasa ini juga.

Keempat jenazah itu akan diterbangkan secara terpisah. Jenazah Hadi akan diterbangkan Selasa siang ini dengan Garuda transit ke Jakarta, kemudian dilanjutkan penerbangan ke Surabaya. Jenasah diperkirakan tiba di Surabaya pukul 21.00 WIB.

Sementara pihak keluarga korban di Sampang, baik keluarga Abdul Hadi dan Asuki, hingga Selasa sore sudah bersiap-siap menunggu kedatangan jenazah.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, total korban reruntuhan gedung supermarket di Selangor, Malaysia, Kamis (28/5) itu sebanyak sembilan orang. Semuanya merupakan TKI asal Jawa Timur.

Mereka itu masing-masing Rauf, Hadi, Fauzan dan Anwaruddin. Juga ditemukan fotokopi paspor atas nama Mukhammad Maskur (Pacitan) dan Gayam, RT 03 RW 01 Dusun Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Pacitan) dan fotokopi identitas atas nama Arif Turantoi (Pacitan) alamat Dusun Sidomulyo Kecamatan Kebonagung, Pacitan).

Sementara itu, Saleh asal Sampang, Madura, mengalami cedera.

Jenazah Anwarudin, lahir Blitar 1 Januari 1971, majikan Lian Hup Company, ditemukan pukul 06.30 waktu setempat.

Salah seorang korban terluka bernama Suryono, asal Jawa Timur, dengan paspor AL .496926. Dia bekerja di Arus Cable Development Sdn Bhd, dengan alamat di Jalan B- Taman Melawati Klang 53100 Selangor.

Sumber klik disini
Picture 0 komentar | Link ke posting ini |
Tanggapan Anda: 

TKI Sampang

Rabu, 3 Juni 2009 | 10:25 WIB

SAMPANG, KOMPAS.com — Sebanyak 1.200 warga Sampang, Jawa Timur, yang menjadi TKI di Malaysia merupakan tenaga kerja ilegal. "Ini sesuai data jumlah TKI yang dipulangkan Pemerintah Malaysia ke Indonesia pada tahun 2008 ini," kata Kasi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Pemkab Sampang, Teguh Waluyo, Rabu.

Menurut dia, jumlah TKI ilegal tersebut baru diketahui Disosnakertrans Pemkab Sampang setelah Disnakertrans Jawa Timur mendata jumlah TKI yang dideportase oleh Pemerintah Malaysia.

Dari pendataan di tingkat provinsi tersebut, jumlah TKI asal Sampang yang bekerja di Malaysia baru diketahui. Teguh Waluyo menduga, TKI ilegal asal Sampang yang bekerja di Malaysia masih lebih banyak. "Kami sulit melakukan identifikasi jumlah yang sebenarnya tentang jumlah TKI yang ilegal, kecuali apabila sudah dideportasi," terangnya.

Pemkab Sampang, lanjut dia, sebenarnya sering melakukan penyuluhan kepada warganya agar mereka hendaknya melalui jalur resmi, yakni Disosnakertrans, jika hendak bekerja sebagai TKI di Malaysia. Tapi mereka umumnya tetap memilih melalui jalur ilegal. "Jumlah ini belum termasuk TKI ilegal yang bekerja di Arab Saudi," katanya.

Sumber klik disini
Picture 0 komentar | Link ke posting ini |
Tanggapan Anda: 

Sorot Dana Kunjungan ke Amerika

SAMPANG-Rencana keberangkatan Bupati Noer Tjahja ke Amerika, mendapat sorotan. Mereka menilai, keberangkatan tersebut tidak akan banyak manfaatnya.

Haryono Abdul Bari, caleg DPRD Provinsi Jawa dari Demokrat, mengatakan, memasarkan batik tulis ke Amireka kurang tepat. Alasannya, produk kerajinan batik tulis asli Sampang tidak pernah di atas rata-rata. Malah sebaliknya, banyak perajin batik tulis yang gulung tikar alias bangkrut.

"Undangan itu kan hanya entertain biasa. Bukan even bisnis, tapi hanya pameran koleksi batik milik Presiden Amerika Barack Obama. Lalu, ajang bisnis apa yang diharapkan dari sana? Sebab, setelah saya lihat di internet, tidak ada user yang di undang," terang pria asal Sampang ini.

Dia juga mempersoalkan asal sumber dana yang digunakan untuk kunjungan tersebut. "Kalau memang benar dana kunjungan ke luar negeri itu berasal dari sumbangan pengusaha, itu harus dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sebab, bila tidak di laporkan, sumbangan itu bisa dikategorikan gratifikasi," jelasnya.

Karena itu, Haryono meminta agar Bupati Noer Tjahja menyebutkan satu persatu para pengusaha yang membiayai kunjungan ke luar negeri kepada publik. Sehingga, masyarakat Sampang mengetahui secara jelas dan transparan sumber dana tersebut.

Hal senada disampaikan Moh. Rasyad Manaf, caleg DPRD Jatim terpilih asal Sampang. Menurut dia, keberangkatan Noer Tjahja ke Amerika sebaiknya dikaji ulang secara arif. "Lebih baik dana itu digunakan untuk biaya pembangunan yang lebih bermanfaat dan langsung dirasakan masyarakat," usulnya.

Menurut dia, Rasyad menegaskan, untuk misi memamerkan batik tulis asli Sampang, seharusnya bupati mengajak negosiator pemasaran yang handal. "Jangan mengajak desainer, sekelompok seniman, dan birokrasi yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang pemasaran internasional. Sehingga, tidak ada kesan hanya jalan-jalan saja," ingatnya.

Sebelumnya, Bupati Noer Tjahja menyatakan bahwa keberangkatannya ke Amereka Serikat bukan untuk jalan-jalan. Tapi menghadiri undangan Dubes Amerika Serikat untuk memasarkan batik tulis Madura.

Menurut dia, semua biaya dan transportasi kunjungan ke Amerika bukan berasal dari APBD Sampang maupun APBD Provinsi Jawa Timur. Tapi murni sumbangan dari para pengusaha.

Karena itu, pihaknya sangat berharap kunjungan ke Amerika tersebut bisa membangkitkan citra Sampang di level internasional. "Mungkin hasilnya akan terasa setelah saya selesai memimpin Sampang. Saya ingin Sampang bangkit dan tidak tenggelam," harapnya. (c17/fiq)

sumber klik disini
0 komentar | Link ke posting ini |
Tanggapan Anda: 

Pasangan CABUB dan CAWABUP

Pasangan Noer Tjahja-Fanan Unggul Sementara di Sampang

Jum'at, 28 Desember 2007 | 14:05 WIB

TEMPO Interaktif, Sampang: Pasangan Noer Tjahja-Fanan Hasib untuk sementara unggul dalam pemilihan bupati Sampang, Madura yang berlangsung pada Kamis (27/12) kemarin. Pasangan ini meraih 45 persen suara dari total pemilih 592.221 orang.

Berdasarkan hasil penghitungan cepat yang dirilis Partai Kebangkitan Bangsa Sampang pada Jumat (28/12) ini, pesaing terberat Noer Tjahja adalah Hasan Asy'ari-Fadhilah Budiono yang diusung Partai Persatuan Pembangunan. Pasangan ini meraih 35,1 persen.

Kandidat dari PKB tersebut unggul di sembilan dari 14 kecamatan. Sedangkan pasangan Hasan-Fadhilah menang tipis di lima kecamatan.

Sampai hari ini KPUD Sampang belum mengumumkan secara resmi hasil penghitungan suara. Menurut Ketua KPUD Sampang Abu Ahmad M Dhofier Shash, pihaknya mulai menghitung surat suara pada Sabtu besok. adi mawardi

Sumber klik disini
Picture 0 komentar | Link ke posting ini |
Tanggapan Anda: 

Bupati Sampang

Bupati Sampang \'Tangkap\' Calo CPNS
Selasa, 03 Februari 2009, 18:11 WIB
Nama ponakan Bupati dicatut oleh pelaku untuk menipu calon PNS.

Dugaan keterlibatan pihak ketiga yang sengaja memanfaatkan dan mencatut nama keluarga Bupati H Noer Tjahja sebagai jaminan bisa lolos rekrutmen CPNS 2008 terbukti.

Itu setelah keluarga bupati berhasil menangkap seorang oknum PNS di lingkungan Pemkab Sampang berinisial DR. DR ditengarai menjadi calo dalam pelaksanaan CPNS pada 10 Desember 2008 lalu.

Berdasar hasil interogasi bupati, korban penipuan pencatutan nama keluarga bupati ini berinisial AD. Modusnya, DR mengaku memiliki kenalan 'orang penting' di Surabaya yang bisa meloloskan kerabat AD. Nah, wanita bertubuh subur itu membawa-bawa nama keponakan bupati yang kebetulan sama-sama berinisial DR.

"Kalau kerabat AD benar-benar lolos tes CPNS, maka DR akan menerima uang senilai Rp 20 juta. Duit itu informasinya diberikan kepada YO (salah seorang relasi DR di Surabaya, Red) untuk memuluskan lobi di tingkat pusat," terang Noer Tjahja, Senin (3/2) malam.

Kasus ini terungkap setelah AD mengonfirmasi kebenaran isu bahwa keponakan bupati meminta duit sebesar Rp 20 juta sebagai pelicin jaminan.

"Mendengar hal ini, keponakan saya langsung membantah dan memanggil DR. Setelah itu, langsung melapor dan membawa DR ke pendapa," ungkapnya.

Noer Tjahja sangat menyesali perbuatan DR. "Pokoknya, Pak Sjamsul harus memproses kasus ini sampai tuntas dan memberi sanksi tegas. Sebab, kasus ini jelas-jelas mencoreng nama baik keponakan dan kredibilitas saya sebagai bupati," katanya kepada Kepala Inspektorat Sjamsul Arifin.

Saking berangnya, malam itu bupati menolak permintaan maaf DR. "Tidak perlu minta maaf. Sebab, permintaan maaf Anda tidak akan menghentikan penanganan kasus ini. Sebaliknya, kasus ini harus tetap diproses sesuai ketentuan dan disiplin kepegawaian," tandas Noer Tjahja dengan mimik wajah serius.

Menurut dia, perbuatan DR tergolong nekat dan nyeleneh. "Sebab, DR membawa-bawa nama keponakan saya. Padahal, keponakan saya tidak pernah berhubungan dan menyuruh DR minta duit kepada AD. Artinya, nasib DR masih beruntung karena kerabat AD benar-benar lolos tes. Seandainya tidak lulus, ceritanya bisa lain," paparnya.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sampang ini menengarai, kasus pencatutan nama keluarga besarnya tidak dilakukan DR sendiri. Ada pihak lain yang ikut membawa-bawa nama baik keluarga bupati sebagai garansi untuk menipu orang.

"Kalau ada kasus seperti ini lagi, laporkan kepada saya supaya saya tangkap," tegasnya.

Sementara AD mengaku kaget karena keponakan bupati sebenarnya tidak pernah menyuruh DR meminta-minta duit.

"Padahal, saya sudah ngasih duit Rp 23 juta kepada DR. Uang itu diberikan secara bertahap sebelum pelaksanaan tes CPNS. Pertama, saya ngasih DR Rp 1 juta. Setelah keponakan saya lulus, DR diberi duit lagi Rp 22 juta. Sisanya, buat ucapan terima kasih kepada DR," ceritanya.

AD mengaku sejak awal memang tidak percaya dengan iming-iming yang dijanjikan DR. Tapi karena membawa-bawa nama keponakan bupati, dia percaya saja.

"Sesuai janjinya, DR siap mengembalikan semua duit yang pernah diterima," tegasnya sambil melirik DR yang duduk di sampingnya.

Kepada berita8.com, DR mengaku hanya menikmati uang pemberian AD sebanyak Rp 2 juta. Sisa duit sebanyak Rp 20 juta diserahkan kepada YO.

"Saya menyesal. Saya tidak punya motivasi apa pun mencatut nama keluarga bupati," katanya dengan wajah pasrah menunduk di hadapan bupati.(Hrs)

Sumber klik disini
Picture 0 komentar | Link ke posting ini |
Tanggapan Anda: